GUBERNUR Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura atau Cudy mengusulkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI agar LKK/BLK-UPTD Kabupaten Tojo Una-Una menjadi BLK-UPTP. Menaker Ida Fauziyah memberi respons positif dan akan mempelajari usulan tersebut.
Usulan itu disampaikan Gubernur Cudy saat bertemu dengan Menaker Ida Fauziyah di Kantor Kemnaker RI di Jakarta pekan lalu (29/1). Dalam siaran pers yang diinfokan di akun twitter @kemnakerRI, Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura sangat berharap usulannya disetujui Menaker RI.
Usulan itu adalah alih aset dan fungsi Loka Latihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Unit Pelaksana Teknis Daerah (LLK/BLK UPTD) Kabupaten Tojo Una-Una menjadi BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP).
Menurut Gubernur alif fungsi itu akan menjawab tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Banggai. Sehingga masyarakat di kabupaten Banggai bersaudara itu dapat menikmati kesempatan pelatihan sekaligus mengembangkan sumber daya manusia (SDM).
Gubernur mengatakan dengan adanya BLK-UPTP maka secara strategis wilayah lingkup Sulawesi Tengah akan berfungsi menjadi pembina untuk 7 LLK/BLK UPTD Kabupaten Poso, Morowali Utara, Morowali, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Banggai.
Sedangkan BLK UPTP lainnya dapat diusulkan di Kota Palu yang akan berfungsi sebagai pembina LLK/BLK UPTD Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, dan Buol.
Menaker Ida Fauziyah mendukung usulan alih aset dan fungsi LLK/BLK UPTD Kabupaten Tojo Una-Una menjadi BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP). Menurut Menaker, pendirian BLK UPTP Tojo Una-Una akan mempercepat penyiapan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi di daerah.
Karena itu Kemnaker RI akan pelajari terlebih dahulu usulan pengalihan BLK UPTD di Tojo Una-Una menjadi BLK-UPTP. Selanjutnya akan dilakukan perencanaan dan pengkajian oleh Ditjen Binalavotas, termasuk skema kerja sama untuk mempercepat pembangunan BLK UPTP Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan itu Menaker meminta Gubernur Sulawesi Tengah agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP. Misalnya kelengkapan perizinan dan dokumen, ketersediaan lahan yang cukup, skema kerja sama pembangunan, serta sarana dan prasarana pendukung.
Dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan hendaknya menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Tojo Una-Una, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan.(rmp)