PRESIDEN RI Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Tengah, Jumat, 25 Februari 2022.
Salah satu agendanya adalah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso di Sulewana Kabupaten Poso. Peresmian dilakukan pada Jumat siang usai meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di area Bandara Mutiara SIS Aljufri Palu.
Presiden saat itu meresmikan dua PLTA sekaligus, yakni PLTA PT Poso Energy dan PLTA PT Malea Energy di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
“PLTA Poso yang dibangun Kalla Group berkapasitas 515 MW dan PLTA Malea 90 MW,” sebut Presiden di akun twitter resminya @jokowi, Jumat, 24 Februari 2022.
Presiden mengatakan, pembangunan PLTA di sejumlah daerah di tanah air mendukung transformasi energi baru terbarukan (EBT).
“Pemerintah berupaya keras memperbaiki kemudahan dalam proses negosiasi maupun perizinan sehingga pembangunan PLTA selanjutnya dapat segera terlaksana,” kata Presiden.
Presiden mengatakan, sekarang ini global mendesak, mengajak, memberikan support kepada semua negara untuk menggeser pemakaian energi fosil utamanya batu bara untuk masuk semuanya ke energi hijau.
“Dan kita, ini alhamdulillah, potensi Indonesia perkiraan hitungan terakhir itu ada 418 gigawatt, artinya 418 ribu megawatt (MW), baik itu dari seperti yang ada di sini hydropower, baik itu juga dari geotermal ada 29 ribu MW potensi kita, baik tenaga surya, baik dari angin, ada lagi yang tidal, panas permukaan air laut, semuanya ada di negara kita. Hanya bagaimana kita bisa menggeser dari yang coal/batu bara ini kepada energi hijau. Ini juga bukan pekerjaan yang mudah karena sudah terlanjur banyak sekali PLTU-PLTU kita,” kata Presiden.
Presiden menambahkan target-target yang telah disepakati dengan dunia bahwa di 2025 harus menggunakan EBT di 23 persen, di 2030 (penurunan emisi gas rumah kaca) 29 persen, dan nanti di 2060 emisi nol itu harus semuanya sudah kita dapatkan.
“Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani dari PLN,” kata Presiden.*
(Editor: Syahril Hantono)