KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan misi dagang dan investasi di Provinsi Sulawesi Tengah.
FOTO PEMPROV SULTENG: Pemprov Jatim dan Sulteng bekerja sama dalam perdagangan dan investasi.
Ketua Kadin Sulteng HM Nur Dg Rahmatu menilai upaya Pemprov Jatim sangat tepat mengingat potensi sumber daya alam Sulteng dapat menunjang sektor perdagangan dan investasi kedua wilayah.
FOTO RMP: Nur dg Rahmatu (kedua dari kiri).
Menurutnya misi dagang dan investasi Jatim di Sulteng merupakan peluang bagi Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi, antara lain UMKM. Di Jatim produk-produk UMKM sudah sangat maju karena didukung dengan kualitas sumber daya manusia dan menggunakan teknologi.
“Misi ini menjadi kesempatan terbaik bagi pelaku ekonomi, UMKM yang bernaung di bawah Kadin Sulteng. Karena itu sebagai ketua Kadin Sulawesi Tengah saya meminta kepada pemerintah provinsi melalui OPD terkait agar program yang berkaitan dengan UMKM menjadi prioritas,” kata Nur Rahmatu.
Dia menambahkan, terkait dengan misi dagang dan investasi Jatim-Sulteng, jajaran Kadin Sulteng dan Kadin Jatim telah melakukan pertemuan pada 22 Februari 2022. Pertemuan itu untuk menjajaki kerja sama perdagangan komoditi dan investasi.
Misalnya kebutuhan arang tempurung di Jatim menjadi peluang bagi eksportir Sulteng, karena bahan bakunya melimpah. “Hal-hal terkait kebutuhan arang tempurung ini sudah kita bahas bersama Kadin Jatim. Dari sisi kualitas (arang tempurung) mereka akan melakukan pendidikan SDM, mendekatkan dengan perbankan sehingga pasar komoditi ini kita tidak bekerja sendiri, ada kolaborasi antar pengusaha sehingga komoditi ini menjadi andalan bagi kedua daerah,” ujarnya.
Kadin Sulteng dan Kadin Jatim juga bersepakat terkait produk-produk pertanian. Kesepakatannya dimana marketing berada di Jawa Timur namun bahan bakunya produk pertanian di Sulteng.
Kadin Sulteng juga mendorong adanya bussiness to bussiness (B to B) yang melibatkan bank milik pemerintah daerah. Hal ini dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.*
(Laporan: Michael Christ Prabowo)