LEMBAGA Legislatif dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Prov.Sulteng DR.Hj.Nilam Sari Lawira,SP,MP saat membuka Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Hasil Pansus LKPj Prov.Sulteng Tahun 2021 yang digelar secara virtual, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, pada Senin (25/4).
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pansus LKPj terdiri dari utusan fraksi-fraksi DPRD Prov.Sulteng yang telah menyusun rekomendasi dan selanjutnya diserahkan kepada Eksekutif sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan DR.Rudi Dewanto,MM mengatakan LKPj merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi menyangkut pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan pemerintahan daerah.
Dengan adanya LKPj, kata gubernur, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada publik tentang paket kebijakan yang sudah diambil, berikut dengan hasil-hasilnya dan didukung pula dengan data akurat melalui pemberitaan yang dibuat oleh insan media, maupun penyebarluasan rilis resmi dari pemerintah daerah.
“Terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, utamanya anggota Pansus LKPj yang telah berhasil menyusun rekomendasi LKPj Gubernur Sulawesi Tengah TA 2021,”ucap gubernur dalam sambutan tertulisnya dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan DR.Rudi Dewanto,MM.
Terakhir, gubernur meminta kepada seluruh pimpinan OPD provinsi untuk segera mempelajari dan mengerjakan rekomendasi LKPj sesuai dengan bidang yang dijalankan OPD masing-masing.
Nampak hadir langsung di Ruang sidang Utama DPRD Sulteng : Anggota DPRD Prov.Sulteng, Sekretaris Dewan Prov.Sulteng Siti Rachmi Amir Singgi,S.Sos,M.Si, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Drs.Dahri Saleh,M.Si.*
(Sumber: Biro Adm Pimpinan Sulteng)